Audit Clinical Pathway, Clinical Pathway, Clinical Pathway Adalah, Pelatihan Clinical Pathway, Training Clinical Pathway

Clinical Pathway – Clinical Pathway Adalah – Audit Clinical Pathway – Pelatihan Clinical Pathway – Training Clinical Pathway

Clinical Pathway

Clinical pathway atau jalur klinis adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk melakukan tindakan klinis berbasis bukti pada fasilitas layanan kesehatan. Clinical pathway dikenal juga dengan istilah lain seperti critical care pathway, integrated care pathway, coordinated care pathway atau anticipated recovery pathway.

Clinical pathways dibuat dengan cara membaurkan pedoman klinik umum ke protokol lokal yang dapat diaplikasikan di fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Amanat dari pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan clinical pathway ditetapkan pada Undang-Undang no. 29 tahun 2004 pasal 44 pada ayat:

  1. Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi
  2. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan
  3. Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri

Pada UU no. 29 tahun 2004 pasal 49 disebutkan juga bahwa, “Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya”. Pada pasal ini dijelaskan juga audit medis dapat dilakukan untuk tercapainya kendali mutu dan kendali biaya oleh organisasi profesi.

Manfaat Clinical Pathway Bagi Pelayanan Kesehatan

Clinical Pathway

Pada era Jaminan Kesehatan Nasional yang menggunakan sistem DRG-Casemix di mana kode penyakit berdasarkan ICD 10, ICD 9-CM dan prosedur tindakan dan biaya; clinical pathway dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk melakukan audit medis yang tujuannya berujung pada peningkatan mutu pelayanan. Pemberian vitamin K pada bayi yang baru saja lahir merupakan contoh bahwa clinical pathway dapat berdampak pada adanya revisi Standar Pelayanan Medis (SPM) atau Standar Prosedur Operasional (SPO).

Oleh karena penyusunannya yang berbasis bukti dan terstandar, implementasi clinical pathways diharapkan dapat mengurangi biaya perawatan dan fasilitas, menurunkan durasi perawatan (length of stay dan early discharge), meningkatkan indeks kualitas hidup, peningkatan keluaran klinis (clinical outcome), dan mengurangi tindakan yang tidak perlu. Secara khusus, tujuan dari implementasi clinical pathway adalah:

  • Membuat “best practice” yang dapat diimplementasikan di fasilitas pelayanan kesehatan setempat
  • Pembuatan standar lama perawatan, pemeriksaan dan prosedur klinis
  • Penyusunan strategi untuk mencapai efektivitas pelayanan
  • Pemaparan tujuan umum pelayanan dan peran kepada seluruh staf yang terlibat
  • Sebagai bahan untuk dokumentasi, analisis dan evaluasi
  • Sebagai bahan untuk edukasi kepada pasien tentang perkiraan prosedur-prosedur apa saja yang akan dilakukan

Lebih lanjut terkait informasi PELATIHAN CLINICAL PATHWAY KLIK DISINI

Hiperkes dan K3, Hiperkes K3, Pelatihan Hiperkes, Pelatihan Hiperkes dan K3, Pelatihan Hiperkes K3

Hiperkes dan K3 – Hiperkes K3 – Pelatihan Hiperkes – Pelatihan Hiperkes dan K3 – Pelatihan Hiperkes K3

hiperkes dan k3

Apa Itu Hiperkes?

Secara bahasa, istilah ini merupakan singkatan dari Hygiene Perusahaan Ergonomi dan Kesehatan. Jika dijabarkan lagi maknanya, arti dari istilah ini adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan ilmu kebersihan dan berhubungan dengan penilaian atau pengukuran beberapa faktor lingkungan kerja (baik dari segi Fisika, Kimia, Biologi, Ergonomi, dan Psikologi).

Tujuan pengukuran ini adalah untuk mengindikasi mana saja faktor yang dinilai dapat menimbulkan gangguan kerja sehingga tindakan preventif ataupun korektif dapat dilakukan. Dalam prosesnya, penerapan ilmu ini diharapkan dapat melindungi tenaga kerja di sebuah industri dan masyarakat sekitarnya dari bahaya.

Ketika diterapkan pun, fokus ilmu ini biasanya pada 3 hal teknis yaitu hygiene (kebersihan), ergonomi (hubungan tenaga kerja dengan lingkungan), dan kesehatan SDM suatu industri yang bersifat medis. Jadi jangan heran apabila Hiperkes dikategorikan sebagai bagian dari K3 dan seharusnya bisa diterapkan di semua industri terutama yang berisiko tinggi.

Inilah mengapa ada pelatihan khusus bagi mereka yang ingin memperoleh sertifikat tentang keilmuan ini.

Siapa yang Harus Mengikuti Pelatihan Hiperkes?

Mengingat pentingnya ilmu ini di K3 sebuah perusahaan, Kemnaker menganjurkan dokter, perawat, dan paramedis yang bekerja di sebuah industri untuk mengikuti pelatihan keilmuan ini dan memperoleh sertifikat. Tujuannya tentu saja, agar ilmu ini bisa diterapkan secara baik dan menjadi dasar pelaksanaan K3 di perusahaan.

Sebagaimana yang sempat disinggung sebelumnya, penerapan ilmu ini berhubungan erat dengan keselamatan manusia, alam, hingga lingkungan di sekitar industri. Tanpa adanya penerapan ilmu ini pada K3 suatu industri, risiko kesehatan dan keselamatan di tempat tersebut akan akan tinggi dan membahayakan.

Tentang Pelatihan Hiperkes dan K3

Dalam praktiknya, pelatihan Hiperkes untuk dokter dan tenaga medis dibedakan. Untuk dokter, pelatihan akan membutuhkan waktu selama 6 hari atau 56 jam efektif. Sedangkan untuk paramedis sekitar 5 hati atau 40 jam efektif. Tidak hanya untuk mereka yang ada di industri berbahaya, pelatihan ini juga bermanfaat untuk SDM yang bekerja di rumah sakit.

Baik dokter maupun paramedis yang menyelesaikan pelatihan dengan baik nantinya akan mendapatkan sertifikat resmi dari pemerintah melalui Kemnaker. Sertifikat ini dapat digunakan untuk mengikuti uji kompetensi tentang keilmuan ini apabila ingin mengikutinya.

Lebih lanjut terkait informasi PELATIHAN HIPERKES DAN K3 KLIK DISINI

Pengertian Hiperkes dalam Dunia K3

Endoskopi, Endoskopi Perawat, Pelatihan Endoscopy, Pelatihan Endoskopi, Pelatihan Endoskopi 2024

Endoskopi – Endoskopi Perawat – Pelatihan Endoscopy – Pelatihan Endoskopi – Pelatihan Endoskopi 2024

Endoskopi

Endoskopi merupakan prosedur medis yang dilakukan untuk melihat organ dalam menggunakan alat khusus yang dimasukkan ke dalam tubuh. Prosedur ini memungkinkan dokter mendeteksi masalah kesehatan di dalam tubuh sekaligus mengobati masalah tersebut dengan lebih tepat.

Endoskopi adalah prosedur medis yang dilakukan dengan endoskop, yaitu alat berbentuk selang yang dilengkapi dengan kamera dan senter pada bagian ujungnya. Kamera pada endoskop tersambung ke monitor yang akan menunjukkan gambar atau yang ditangkap oleh kamera tersebut di dalam tubuh.

Endoskop umumnya dimasukkan melalui lubang pada tubuh, misalnya dimasukkan melalui vagina untuk memeriksa rahim, melalui hidung untuk memeriksa saluran pernapasan, atau melalui mulut untuk melihat saluran cerna bagian atas. Namun, pada beberapa jenis endoskopi, seperti laparoskopi atau artroskopi, endoskop akan dimasukkan melalui sayatan (insisi) kecil pada kulit.

Kondisi yang Membutuhkan Endoskopi

Pemeriksaan endoskopi dilakukan untuk menentukan penyebab dari keluhan yang dialami pasien dan mendeteksi secara tepat lokasi sumber masalah kesehatan yang terjadi di dalam tubuh.

Dokter umumnya akan menyarankan prosedur endoskopi jika pasien mengalami keluhan atau masalah kesehatan berikut:

  • Gangguan saluran cerna, seperti tukak lambung, sulit menelan, penyakit asam lambung (GERD), radang usus, sembelit kronis dan perdarahan saluran cerna
  • Gangguan saluran pernapasan, meliputi batuk berdarah, batuk kronis, jalan napas tersumbat, sesak napas, dan tumor paru
  • Gangguan pada saluran kemih, seperti batu kandung kemih, tumor kandung kemih, kencing berdarah, dan cedera pada saluran kemih
  • Gangguan pada organ reproduksi, seperti perdarahan vagina, radang panggul, miom dan kista rahim, kelainan bentuk rahim, serta kanker rahim

Selain untuk tujuan pemeriksaan (diagnostik), dokter juga dapat melakukan berbagai tindakan lain melalui endoskopi, seperti biopsi, mengangkat tumor atau batu empedu, serta melakukan sterilisasi atau kontrasepsi permanen.

Jenis-Jenis Endoskopi Diagnostik

Ada berbagai jenis endoskopi berdasarkan bagian organ tubuh yang diamati, yaitu:

  • Artroskopi, untuk memeriksa kelainan dan masalah pada sendi, seperti radang sendi\
  • Bronkoskopi, untuk mengamati kondisi saluran pernapasan yang menuju paru-paru
  • ERCP, untuk mendiagnosis gangguan pada pankreas, saluran empedu, dan kandung empedu
  • Gastroskopi, untuk memantau saluran kerongkongan, lambung, dan usus 12 jari (duodenum)
  • Kolonoskopi, untuk mengamati kondisi usus besar yang sering kali dilakukan guna mendiagnosis kanker usus besar
  • Kolposkopi, untuk mengamati kondisi serviks atau leher rahim yang umumnya dilakukan guna mendiagnosis displasia serviks dan kanker serviks
  • Laparoskopi, untuk mengamati kondisi organ dalam rongga perut atau panggul, salah satunya guna mendeteksi penyebab infertilitas, tumor di rongga panggul, serta peritonitis
  • Laringoskopi, untuk melihat gangguan pada pita suara dan tenggorokan, misalnya polip atau kanker tenggorokan
  • Mediastinoskopi, untuk mengamati kondisi rongga dada dan organ di dalamnya, serta mendiagnosis penyakit limfoma, sarkoidosis, kanker paru-paru, atau kanker kelenjar getah bening yang telah menyebar ke rongga dada
  • Proktoskopi, untuk mengamati dan mengevaluasi perdarahan pada rektum, yaitu bagian akhir usus sebelum anus
  • Sistoskopi, untuk mengamati kondisi saluran kemih dan kandung kemih yang juga dapat mendiagnosis kemungkinan kanker kandung kemih
  • Torakoskopi, untuk mengamati kondisi rongga antara dinding dada dan paru atau melakukan biopsi jaringan paru-paru

Lebih lanjut terkait informasi PELATIHAN ENDOSKOPI KLIK DISINI

Endoskopi

Case Manager, Case Manager Adalah, pelatihan case manager, Pelatihan Case Manager 2024, Training Case Manager

Case Manager – Case Mnager Adalah – Training Case Manager – Pelatihan Case Mnager – Pelatihan Case Manager 2024

Peran Case Manager (Manajer Pelayanan Pasien) Rumah Sakit

Manajer pelayanan pasien (Case Manajer) adalah seorang coordinator, fasilitator, pemberi advokasi, dan juga educator. Manajer pelayanan pasien (Case Manajer) diangkat oleh direktur rumah sakit dan bertanggung jawab langsung kepada bertanggung jawab langsung kepada wakil direktur pelayanan medik. Manajer pelayanan pasien bukan professional pemberi asuhan (PPA). Manajer pelayanan pasien dalam pelaksanaan pelayanannya menggunakan pendekatan tim yaitu Profesional pemberi asuhan (PPA), pasien, sistem pendukung pasien(keluarga, teman, dsb), pembayar (asuransi). Manager pelayanan pasien menjalankan manajemen pelayanan pasien melalui proses kolaboratif untuk assesmen, perencanaan , fasilitasi, koordinasi pelayanan, evaluasi dan advokasi untuk opsi dan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan komprehensif pasien dan keluarganya melalui komunikasi dan sumber daya yang tersedia sehingga member hasil asuhan pasien yang bermutu dengan biaya yang efektif.

Manajer pelayanan pasien (Case Manager) harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan keinginan secara jujur kepada orang lain tanpa merugikan orang lain. Manajer pelayanan pasien (Case Manager) bisa mengatasi orang-orang maupun situasi yang sulit dengan tenang dan percaya diri. Untuk menjamin Manajer pelayanan pasien berperan dibidang advokasi serta mampu memperjuangkan yang terbaik bagi pasien, rumah sakit, dan para pelanggannya, harus mengikuti pelatihan. Manajer pelayanan pasien (Case Manager) harus siap untuk menjangkau staf klinis dalam tim PPA untuk memberikan advokasi dan dukungan. Manajer pelayanan pasien (Case Manager) harus memliki ketrampilan bernegosiasi sehingga ia adalah seorang negosiator yang andal. Harus mempunyai daya ingat yang tinggi dan mampu mengatasi stresdengan baik, bekerja secara aktif sesuai fungsi dan tujuannya. Manajer pelayanan pasien harus seorang yang berani mengambil risiko dan kerap dibarengi dengan kemauan mencari hal yang baru yang lebih memadai untuk tujuan memnuhi kebutuhan pasien.

Tujuh kompetensi inti manajer pelayanan pasien :

  • Konsep Manajemen pelayanan pasien
  • Prinsip praktik Manager pelayanan pasien
  • Manajemen dan pelaksanaan pelayanan kesehatan
  • Reimbursement pelayanan kesehatan
  • Aspek Psikososial Asuhan pasien
  • Rehabilitasi
  • Pengembangan dan kemajuan profesi

Lebih lanjut terkait informasi PELATIHAN CASE MANAGER KLIK DISINI

Foto Bersama Pelatihan Case Manager   Foto Bersama Pelatihan Case Manager

Foto Bersama Pelatihan Case Manager

Akuntansi Perpajakan Rumah Sakit, Akuntansi Rumah Sakit, Pajak Rumah Sakit, Pelatihan Akuntansi Rumah Sakit, Pelatihan Perpajakan Rumah Sakit

Pajak Rumah Sakit – Akuntansi Rumah Sakit – Akuntansi Perpajakan Rumah Sakit – Pelatihan Akuntansi Rumah Sakit – Pelatihan Perpajakan Rumah Sakit

Pajak Rumah Sakit

Apa itu Pajak Rumah Sakit?

Pajak rumah sakit adalah pajak yang dikenakan dan perpajakan yang harus dikelola oleh pihak rumah sakit. Sama seperti instansi atau badan pada umumnya, rumah sakit merupakan penyedia layanan masyarakat di bidang kesehatan.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (dicabut dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan), bahwa rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta. Lalu pada ayat (4) disebutkan, bahwa rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.

Oleh karena itu, rumah sakit dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Yayasan yang dikelola swasta, maupun RSPP yang dikelola pemerintah pusat, dan RSUD yang dikelola pemerintah daerah. Sebagai bentuk badan usaha atau yayasan, maka rumah sakit juga memiliki sejumlah kewajiban perpajakan yang wajib dikelolanya.

Jenis Pajak Rumah Sakit

Pajak Rumah Sakit

Berikut jenis-jenis pajak yang dikenakan atau wajib dikelola oleh usaha di bidang perumahsakitan:

  1. Pajak Penghasilan
    Mengacu UU PPh No. 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang diubah dengan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), segala bentuk penghasilan yang diterima merupakan objek pajak. Sehingga penghasilan yang diperoleh badan usaha atau yayasan di bidang perumahsakitan dikenakan pajak PPh Badan. Rumah sakit juga mempekerjakan pegawai atau jasa praktik dokter sehingga wajib memotong PPh Pasal 21.
  2. Pajak Bumi dan Bangunan
    Merujuk UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bahwa bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang kesehatan dengan tujuan profit, maka memiliki kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dipertegas dengan regulasi pelaksana pada Keputusan Menteri Keuangan No. 796/KMK.04/1993 tentang Pengenaan PBB atas Rumah Sakit Swasta.
  3. Pajak Lainnya
    Dalam aktivitas kegiatan usaha rumah sakit yang berorientasi profit dalam hal ini bukan rumah sakit pemerintah, sesuai UU PDRD juga memiliki kewajiban pajak lainnya yang dikelola seperti pajak reklame dan pajak air tanah jika dalam operasionalnya menggunakan pemanfaatan air tanah. Besar pajak air tanah ini ditentukan oleh pemerintah daerah di masing-masing wilayah di Indonesia. Sehingga tarif pajaknya akan berbeda antara daerah satu dengan lainnya.

Lebih lanjut terkait informasi PELATIHAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN RUMAH SAKIT KLIK DISINI

Pelatihan Akuntansi Pajak RS Pelatihan Akuntansi Perpajakan Rumah Sakit

IUD Pasca Persalinan, KB Pasca Persalinan, Kontrasepsi Pasca Persalinan, Pelatihan KB, Pelatihan KB Pasca Salin

Kontrasepsi Pasca Persalinan – KB Pasca Persalinan – IUD Pasca Persalinan – Pelatihan KB – Pelatihan KB Pasca Salin

kontrasepsi pasca persalinan

Pengertian Kontrasepsi Pasca Persalinan :

Kontrasepsi pasca persalinan merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mengatur kelahiran, menjaga jarak kehamilan dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, agar dapat mengatur kehamilan melalui penggunaan alat/obat kontrasepsi setelah melahirkan.

Apa itu Kontrasepsi Intra Uterine Device Post Plasenta :

Kontrasepsi IUD Post Plasenta adalah metode pemasangan alat kontrasepsi IUD yang dipasang dalam waktu 10 menit setelah lepasnya plasenta (ari-ari) pada proses persalinan baik normal maupun Caesar.

Bagaimana Cara Kerja Intra Uterine Device Post Plasenta :

IUD Pasca Persalinan

  • Mekanismenya sama, IUD yang dipasang setelah persalinan selanjutnya juga akan berfungsi seperti IUD yang dipasang saat siklus menstruasi.
  • Pada pemasangan IUD post plasenta, umumnya digunakan jenis IUD yang mempunyai lilitan tembaga yang menyebabkan terjadinya perubahan kimia di rahim, yaitu menghalangi sel sperma untuk masuk ke tuba falopi atau saluran antara rahim dengan indung telur, sehingga proses pembuahan tidak dapat terjadi.

Bagaimana Proses Pemasangannya ?

  1. IUD dipasang 10 menit setelah ari-ari lahir (baik pada persalinan normal atau Caesar, setelah rahim dibershikan dan kontraksi rahim dipastikan baik.
  2. Proses pemasangan dilakukan oleh bidan/ dokter kandungan
  3. Relatif tidak sakit karena kondisi mulut rahim masih membuka setelah melahirkan dibandingkan jika pemasangan dilakukan pada siklus menstruasi
  4. Kunjungan ulang untuk kontrol dilakukan satu minggu setelah pemasangan.

Apa Keuntungan IUD Post Plasenta?

  • Efektivitas tinggi sehingga risiko kebobolan relatif kecil dibandingkan KB suntik, Pil atau kondom
  • Praktis, sekali pemasangan, janga waktu pemakaian hingga 8-10 tahun
  • Pemasangannya relatif tidak sakit, karena dilakukan 10 menit setelah ari-ari lahir
  • Tidak mempengaruhi ASI
  • IUD tembaga tidak mengandung hormon
  • Risiko perdarahan lebih kecil dibandingkan IUD yang dipasang pada siklus menstruasi
  • Kesuburan cepat kembali setelah alat dilepas.

Apa Saja Efek Samping IUD Post Plasenta ?

  • Keluarnya sejumlah dara atau titik-titik darah setelah pemasangan
  • Kram dan afak nyeri selama beberapa hari setelah pemasangan
  • Semua efek samping ini kurang terlihat selama masa nifas
  • Perubahan dalam pola haid. Haid lebih lama dan banyak atau kram/nyeri lebih terasa saat haid
  • Kondisi-kondisi ini normal, terutama 3 sampai 6 bulan pertama setelah pemasangan

Lebih lanjut terkait informaso PELATIHAN IUD PASCA SALIN KLIK DISINI

Hiperkes, Hiperkes Adalah, Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Pelatihan Hiperkes, Pelatihan Hiperkes dan K3

Hiperkes – Hiperkes Adalah – Hiperkes dan Keselamatan Kerja – Pelatihan Hiperkes – Pelatihan Hiperkes dan K3

Hiperkes Adalah

Pengertian Hiperkes dalam Dunia K3

Hiperkes adalah salah satu ilmu dalam program K3, yang penting untuk dipahami dan diterapkan para pekerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sendiri wajib diterapkan dalam aktivitas kerja di berbagai jenis sektor industri dan bisnis. Kegunaan Hiperkes yaitu untuk menjaga agar pegawai tidak terkena Penyakit Akibat Kerja (PAK), gangguan kesehatan karena aktivitas kerja, baik secara fisik maupun psikis. Hiperkes juga menjaga pegawai dari kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Terutama dalam jenis industri yang memiliki risiko berbahaya seperti konstruksi, alat-alat berat, pengolahan bahan kimia, dan juga kesehatan. Masing-masing industri ini memiliki potensi rawan kecelakaan kerja. Jika tidak diterapkan aturan K3 dengan baik maka akan membahayakan para pekerja.

Hiperkes Adalah?

Hiperkes merupakan akronim dari Hygiene Perusahaan, Ergonomi, dan Kesehatan. Sesuai dengan sebutannya Hiperkes fokus pada 3 hal yaitu kebersihan (hygiene), ergonomi yakni hubungan antara pekerja dengan lingkungan serta kesehatan mereka. Selain itu, Hiperkes adalah suatu disiplin ilmu mengenai kebersihan dan berkaitan dengan penilaian dan juga pengukuran faktor-faktor dalam lingkungan kerja. Misalnya dilihat dari segi biologi, ergonomi, fisika, kimia, dan psikologi.

Pengukuran dan peninjauan Hiperkes sendiri bertujuan untuk mencari tahu apa saja faktor yang akan memunculkan gangguan kerja, supaya perusahaan dapat melakukan tindakan preventif dengan lebih cepat. Tanpa adanya pembekalan Hiperkes kepada para tenaga kerja, risiko kecelakaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan akan cukup tinggi. Perusahaan harus proaktif dalam melakukan upaya-upaya preventif mengatasi potensi bahaya terkait kesehatan di lingkungan kerja. Karena Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting perusahaan yang harus dijaga dan dipastikan keselamatannya. Itulah mengapa pelatihan Hiperkes adalah hal penting dan harus diikuti oleh para pekerja.

Pelatihan Hiperkes

Pelatihan yang diberikan kepada tenaga kerja perusahaan yakni tentu terkait ilmu Hiperkes dan penerapannya di lingkungan kerja. Setelah mengikuti pelatihan Hiperkes, para peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai pengakuan bahwa mereka telah mendapatkan pematerian dan siap memastikan penerapan Hiperkes di tempat kerja. Sertifikat Hiperkes adalah aspek yang penting. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) melalui lembaga-lembaga sertifikasi yang telah ditunjuk dan dipercaya untuk mengadakan pelatihan Hiperkes.

Perusahaan dianjurkan memberikan pembekalan Hiperkes kepada para pegawai. Perusahaan dapat menggunakan jasa lembaga sertifikasi untuk melaksanakan pelatihan Hiperkes. Sekaligus memperoleh sertifikat Hiperkes bagi para pekerja. Tenaga kerja yang sangat dianjurkan mengikuti pelatihan Hiperkes di antaranya yaitu dokter, paramedis, dan perawat yang bekerja di sektor kesehatan. Termasuk dokter dan paramedis yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan di perusahaan. Namun Hiperkes juga diperlukan oleh para pekerja di sektor industri rawan kecelakaan lainnya.

INFORMASI PELATIHAN HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA KLIK DISINI

Pelatihan PPRA, Pelatihan PPRA 2024, PPRA, PPRA Rumah Sakit, Program Pengendalian Resistensi Antimikroba

PPRA – PPRA Rumah Sakit – Program Pengendalian Resistensi Antimikroba – Pelatihan PPRA – Pelatihan PPRA 2024

Strategi PPRA di Rumah Sakit yang Penting untuk Diterapkan

Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)

Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) menjadi langkah tepat yang dilakukan di tengah kasus resistensi antimikroba. Harapannya, dengan menjalankan strategi PPRA di rumah sakit dapat menekan angka resistensi antimikroba di masa depan.

Resistensi antimikroba sudah menjadi ancaman kesehatan global. Bahkan diperkirakan saat ini kasus kematian akibat resistensi antimikroba mencapai 700 ribu orang per tahun. Ini tentu merupakan angka yang besar, terlebih apabila tidak ditangani pada tahun 2050 diperkirakan jumlah kematian bisa bertambah hingga mencapai 10 juta orang di seluruh dunia.

Ada berbagai penyebab yang bisa meningkatkan kasus resistensi antimikroba. Mulai dari penggunaan antimikroba yang tidak berdasarkan resep dokter, konsumsi antimikroba yang tidak tuntas, hingga dosis pemberian antimikroba yang tidak sesuai.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kerja sama antara seluruh pihak baik dari pemerintah, petugas kesehatan, dan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan antimikroba dapat lebih diawasi dan mulai terbangun kesadaran akan bahaya apabila terjadi resistensi antimikroba.

Menerapkan Strategi PPRA di Rumah Sakit

Biaya Pelatihan Ppra - Pelatihan Rumah Sakit - Seminar Rumah Sakit -  Workshop Rumah Sakit - Webinar Rumah Sakit - Pelatihan Manajemen Rumah Sakit  - Pelatihan Administrasi Rumah Sakit - Pelatihan Akreditasi Rumah Sakit

Salah satu upaya untuk mengendalikan resistensi antimikroba adalah dengan menerapkan strategi PPRA di rumah sakit dan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait mekanisme timbulnya resistensi, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara maksimal.

Berikut ini adalah beberapa strategi PPRA yang dapat Anda terapkan di masing-masing bidang rumah sakit yang Anda kelola:

1.Bidang keperawatan

Sebagai salah satu bagian yang paling sering bersinggungan dengan pasien, dalam menerapkan strategi PPRA, bidang keperawatan harus meningkatkan standar dalam upaya mencegah resistensi antibiotik. Selain itu, perawat juga harus lebih hati-hati dalam memberikan antibiotik dan pastikan berikan penjelasan yang lugas agar pasien menggunakan antibiotik dengan benar.

2.Instalasi farmasi

Instalasi farmasi merupakan bagian yang bersentuhan langsung dengan ketersediaan antibiotik di rumah sakit. Oleh karena itu, bidang ini perlu menjamin mutu dan ketersediaan antibiotik, serta memberikan rekomendasi, juga konsultasi terkait penanganan pasien infeksi.

Hal tersebut meliputi pengkajian resep obat, pengendalian dan pemantauan penggunaan antibiotik, serta kunjungan ke ruang inap pasien bersama tim lainnya. Selain itu, petugas farmasi juga harus memberikan informasi dan edukasi tentang penggunaan antibiotik yang tepat dan benar.

3.Laboratorium

Dalam menerapkan strategi PPRA di rumah sakit, laboratorium juga turut berperan dalam melakukan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi. Nantinya dari hasil pemeriksaan ini, analis laboratorium akan memberikan rekomendasi dan konsultasi terkait dengan proses penanganan pasien infeksi yang dirawat di rumah sakit.

Selain itu, laboratorium juga memberikan informasi terkait dengan pola bakteri dan pola resistensi bakteri secara berkala setiap tahun. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk menentukan langkah pengendalian resistensi antimikroba selanjutnya.

4.Tim pencegahan pengendalian infeksi

Demi mendukung kesuksesan pemantauan antibiotik, tim pencegahan pengendalian infeksi juga perlu dibentuk. Tim ini bertugas untuk memberikan pengawasan dan pemantauan terhadap kasus infeksi yang disebabkan oleh resistensi antibiotik.

Selanjutnya, pasien yang terinfeksi bakteri resisten antibiotik akan diisolasi untuk mempermudah proses penyembuhan dan mencegah terjadinya penularan. Berdasarkan kasus ini, tim akan menyusun pedoman penanganan kasus serupa jika terulang di kemudian hari.

5.Tim farmasi dan terapi

Tim farmasi dan terapi menjadi bagian yang paling penting dalam menerapkan strategi PPRA di rumah sakit. Pasalnya, tim ini berperan dalam proses penyusunan kebijakan dan panduan, pemantauan, dan melakukan evaluasi terhadap penggunaan antibiotik di rumah sakit. Jadi, tim ini yang akan bertugas untuk membuat kebijakan dan memantau implementasinya.

Penerapan strategi PPRA pada setiap bidang di rumah sakit merupakan langkah konkret yang dilakukan demi mengendalikan perkembangan kasus resistensi antibiotik. Dengan demikian penggunaan antibiotik dapat dilakukan secara bijak sesuai dengan penyebab, dosis, lama pemberian, efek samping minimal, dan berdampak minim pada munculnya kasus resistensi antibiotik.

Lebih lanjut terkait informasi PELATIHAN PPRA KLIK DISINI

IPAL Rumah Sakit, Operator IPAL, Operator IPAL Rumah Sakit, Pelatihan Operator IPAL, Training Operator IPAL

IPAL Rumah Sakit – Operator IPAL – Operator IPAL Rumah Sakit – Pelatihan Operator IPAL – Training Operator IPAL

IPAL Medis Rumah Sakit

Komponen utama limbah rumah sakit adalah bahan kimia berbahaya dan beracun serta mikroorganisme patogen yang bisa dihilangkan dengan cara mengolahnya menggunakan instalasi IPAL medis rumah sakit. Instalasi ini sudah didesain dengan cara kerja tertentu yang sehingga dapat menghasilkan cairan hasil pengolahan yang aman dibuang. Tujuannya yaitu menerapkan suatu sistem pengolahan air limbah / Ipal RS secara se efisien mungkin. Ipal RS ini biasanya dibangun bersamaan dengan dibangunnya rumah sakit. Ada Berbagai macan model serta type Instalasi Ipal RS yang dijual di pasaran. Semuanya memiliki Spesifikasi baik alat maupun jumlah kapasitas limbah yang diolah. Untuk mengetahui cara kerjanya lebih jelas, simak uraian di bawah ini.

Instalasi IPAL Medis Rumah Sakit dan Gambaran Umum Cara Kerja IPAL

IPAL Rumah Sakit

Setiap instalasi pengolahan limbah, termasuk instalasi IPAL medis rumah sakit untuk mengolah limbah rumah sakit, dirancang dengan tujuan untuk menghasilkan buangan yang sudah memenuhi standar baku yang ditetapkan. Untuk mendapatkan output yang sesuai standar, teknologi yang digunakan bisa berbeda-beda. Teknologi yang dipergunakan akan disesuaikan dengan karakteristik limbah dan jumlah kapasitas air yang akan diolah

Meski teknologinya berlainan, cara kerja dan proses yang terjadi dalam pengolahan limbah secara umum memiliki kesamaan. Pada prinsipnya, pengolahan limbah rumah sakit merupakan kombinasi antara proses fisika, kimia, dan biologi dengan tahapan utama terdiri dari

  1. penyaringan;
  2. pengendapan awal;
  3. penguraian limbah;
  4. pengendapan akhir; dan
  5. proses disinfeksi.

Rangkaian dalam proses Ipal RS ini dikemas menjadi sebuah produk yang biasanya berupa tangki tangki reactor Ipal RS. Prosesnya pun ada berbagai macam cara. Ada yang mengandalkan sistem gravitasi maupun dengan menggunakan pompa sebagai pengatur debit aliran air limbah rumah sakit.

Demikianlah gambaran umum cara kerja instalasi ipal medis RS secara sederhana. Cairan yang dihasilkan dari proses pengolahan ini sudah aman dibuang ke saluran pembuangan atau sungai, sedangkan padatan (lumpur) yang dihasilkan biasanya diproses dengan cara dikeringkan.

Lebih lanjut terkait informasi PELATIHAN OPERATOR IPAL RUMAH SAKIT KLIK DISINI

Analisis Jabatan, ANJAB, ANJAB ABK, Pelatihan Anjab, pelatihan anjab abk

Analisis Jabatan – ANJAB – ANJAB ABK – Pelatihan ANJAB – Pelatihan ANJAB ABK

Analisis Jabatan

Pengertian Analisis Jabatan

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, analisis jabatan didefinisikan sebagai sebuah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.

LAN atau Lembaga Administrasi Negara sebagai lembaga negara non kementerian yang salah satu tugasnya adalah untuk meneliti, mengkaji dan melakukan inovasi manajemen ASN, mendefinisikan analisis jabatan sebagai proses, metode, dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan, dan menyajikannya untuk program-program kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan, dan memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak-pihak yang menggunakannya.

Lebih lanjut, Komarudin (1979) dalam Modul Analisis Jabatan Oleh Tri Priyo Sudjatmiko, dkk. mendefinisikan analisis jabatan sebagai aktivitas atau proses untuk meneliti, memisah-misahkan dengan metode tertentu, menghubungkan dalam suatu keseluruhan setiap komponen pekerjaan untuk menetapkan pekerjaan dan tugas, guna mencapai tujuan tertentu.

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa anjab merupakan suatu proses, metode, dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, kemudian mengolahnya menjadi suatu informasi jabatan, dan menyajikannya untuk program-program kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan pada suatu instansi pemerintahan.

Dasar Peraturan tentang ANJAB

  1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Elemen Penting dari ANJAB

  • Job Description (Deskripsi Jabatan)
    Job Description atau deskripsi jabatan merupakan suatu catatan yang sistematis mengenai tugas maupun tanggung jawab pada suatu jabatan tertentu, yang ditulis berdasarkan fakta yang telah ada. Keberadaan deskripsi jabatan tentu merupakan hal yang sangat penting utamanya untuk perbedaan pemahaman atau cara pandang terhadap suatu jabatan.
  • Job Specification (Spesifikasi Jabatan)
    Job specification atau spesifikasi jabatan dapat kita pahami sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh aparatur yang akan menduduki suatu jabatan, agar dia dapat melaksanakan pekerjaan dalam jabatan tersebut dengan maksimal.

Tujuan ANJAB

  1. menetapkan dasar-dasar rasional pengupahan dan penggajian yang objektif;
  2. menghapuskan persyaratan-persyaratan kerja yang dapat menyebabkan diskriminasi dalam pengadaan karyawan;
  3. merencanakan kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang dan sebagai basis perencanaannya;
  4. menentukan lamaran-lamaran dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia;
  5. menemukan dasar-dasar dan kebutuhan penyelenggaraan latihan baik bagi karyawan baru maupun karyawan lama;
  6. menemukan pola atau pokok-pokok sistem pengembangan karier karyawan yang tepat dan menyeluruh;
  7. menetapkan standar-standar prestasi kerja yang realistis;
  8. menempatkan karyawan pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya secara efektif;
  9. penataan jabatan dan pengembangan organisasi;
  10. membantu kemudahan dalam memahami tugas terutama bagi pegawai baru;
  11. memperbaiki aturan atau alur kerja; serta
  12. memperlancar hubungan kerja sama dan saling pengertian antar pegawai dan antar satuan organisasi.

Lebih lanjut terkait informasi PELATIHAN ANJAB ABK KLIK DISINI